PPK Mempunyai Kewenangan Memutuskan Kontrak Kerja

PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan di satuan kerja yang peranannya sangat krusial. Dalam siklus anggaran (budget cycle) akan selalu dijumpai peran serta dari PPK ini di setiap tahapannya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban anggaran. Karena peranannya yang sangat penting tersebut maka PPK diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan tidak perlu takut  untuk melaksanakannya asalkan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, demikian beberapa hal yang disampaikan Wakil bupati Tanah Laut H. Sukamta pada acara pembekalan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di lantai 2 gedung barakat Setda Tala pada kamis 19 Mei 2016 kemarin.

Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa tahun 2016 ini jangan sampai ada lagi proyek yang gagal, demi mewujudkan hal tersebut

PPK mempunyai hak untuk memutuskan kontrak kerja apabila ditemukan ketidak sesuaian perjanjian kontrak dengan pihak ketiganya sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu Ayu Roswida sebagai Nara Sumber pada pembekalan pengadaan barang dan jasa tersebut menyampaikan banyak hal diantaranya tentang prosedur yang benar dalam prosesnya, bagaimana cara pengadministrasian yang baik, dan ia juga menguraikan secara detail tentang perbedaan antara barang dan kontruksi, dimana bentuk pengadaan barang bisa saja menjadi pengadaan bentuk kontruksi, ia memberikan contoh pengadaan meja kerja kantor bisa saja dari pengadaan barang apabila meja tersebut tersedia di pasaran namun apabila meja tersebut harus menyesuaikan dengan bentuk ruangan tentu ini tidak ada dipasaran dan harus dibuat, maka ini akan menjadi pengadaan barang bentuk kontruksi.

Berhadir pada acara pembekalan tersebut Wakil Bupati Tanah Laut H. Sukamta, Kepala LPSE dan juga Kabag Bangda Setda Tala H. Said Zakaria, para pejabat terkait dalam hal ini menurut panitia pelaksana kegiatan yaitu dari bagian Bangda Setda Tala bahwa mereka telah mengundang 4 buah dinas yang diwakili oleh 10 orang setiap dinasnya yaitu Dinas PU, Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk dinas lainnya juga akan diberikan pembekalan serupa secara bergantian.